SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan Rapat Tim Satgas Fidusia yang bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Senin (11/05/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti; Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Fatriansyah; perwakilan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN); Tim Satgas Fidusia; serta Tim Bidang AHU Kanwil Kementerian Hukum Jambi.
Rapat dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan pembahasan terkait pengawasan pelaksanaan jaminan fidusia serta penanganan berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Dalam pertemuan tersebut, peserta rapat membahas sejumlah isu strategis, mulai dari evaluasi pelaksanaan tugas Tim Satgas Fidusia hingga penanganan pengaduan masyarakat terkait penarikan objek fidusia oleh pihak tertentu.
Selain itu, rapat juga membahas pentingnya peningkatan koordinasi antarinstansi dalam mendukung efektivitas pengawasan dan penegakan ketentuan fidusia. Para peserta turut menyampaikan berbagai masukan, saran, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tugas di lapangan sebagai bahan evaluasi bersama.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti, menyampaikan bahwa sinergi dan komunikasi yang baik antarinstansi menjadi faktor penting dalam mendukung pengawasan pelaksanaan jaminan fidusia agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan untuk meminimalisir potensi pelanggaran serta meningkatkan kepastian hukum dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Diana Yuli Astuti.
Melalui rapat tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas Tim Satgas Fidusia dapat berjalan lebih optimal, khususnya dalam upaya pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, serta peningkatan koordinasi antar pihak terkait guna menciptakan kepastian hukum di bidang fidusia.
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan menghasilkan kesepahaman bersama terkait pentingnya penguatan koordinasi, pengawasan, serta komunikasi antarinstansi dalam penanganan permasalahan fidusia di wilayah Provinsi Jambi. (*)
